Menyoal transparansi di sekolah swasta (refleksi NEC 2017 Sampoerna University)

b27cb79a-7b75-44c1-910f-24980235f8da

442e6558-3637-4ed1-bbe1-df32f200d2ed

14782230028_c9be0c9e9d_z

Transparansi bukan cuma soal keuangan. Bagi sebuah sekolah swasta yang meniatkan dirinya memajukan pendidikan, sikap transparan dan akuntabilitas adalah dua hal yang mesti ada. Sekolah swasta adalah juga lembaga publik yang menerima dana publik untuk dikelola.

Transparansi berarti bersedia membuka diri pada publik mengenai data yang menjadi hak publik. Sebuah sekolah yang masih kurang terbuka pada publik akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan orang tua siswa. Apalagi di sekolah swasta yang inginnya punya banyak siswa maka akan sangat terlarang untuk bersikap ini, atau mengatakan melakukan transparansi berarti menelanjangi diri sendiri.

Mengapa sekolah swasta berpikir dua kali untuk melakukan transparansi?

1. Pemilik sekolah khawatir orang tua siswa tahu berapa profit yang mereka ambil
2. Pemilik sekolah khawatir orang tua siswa akan tahu berapa pinjaman yang diambil dari bank
3. Pemilik sekolah khawatir orang tua siswa akan campur tangan dalam pengelolaan
4. Pemilik sekolah merasa sekolahnya akan mudah dipengaruhi pengelolaannya oleh orang tua siswa

Mengapa pemilik sekolah menjadi khawatir saat adanya desakan untuk melakukan transparansi? Dan menjadi curiga akan ikut campurnya pihak ketiga dalam pengelolaan. Beberapa hal dibawah ini adalah penyebabnya.

1. Sekolah tidak punya sistem komunikasi dan pengelolaan orang tua siswa yang baik. Sekolah terbiasa melakukan komunikasi satu arah, dengan jargon utamanya, ‘jika mau nurut silakan ikut aturan sekolah, jika tidak silakan pindahkan anak bapak/ibu ke sekolah lain’
2. Sekolah tidak punya dewan sekolah (school board), terdiri dari beberapa orang tua siswa yang diminta membantu penentuan arah sekolah dan kemana anggaran sekolah dibelanjakan. Jika ada pun komite sekolah tidak berganti secara rutin, karena sekolah belum bisa mengajak orang tua siswa bekerja sama dengan cara terbaik.
3. Sekolah merasa bahwa urusan pengelolaan sekolah swasta adalah urusan yayasan. Orang tua siswa yang penting tahu beres.
4. Dalam penentuan anggaran sekolah tidak pernah melibatkan pihak lain, pemilik sekolah asyik sendiri membelanjakan ini dan itu tanpa melakukan sistem yang partisipatif mengikutsertakan guru, kepala sekolah atau orang tua siswa dalam perencanaannya.
5. Sekolah tidak anggap orang tua siswa bukan sebagai mitra namun sebagai pelanggan yang tidak boleh komplain dan banyak maunya.

Sebagai pemilik sekolah swasta akan baik sekali jika mulai melakukan transparansi. Sekolah bukan sebuah bisnis, namun sekolah mesti dilakukan dengan prinsip bisnis. Jika komunikasinya baik maka orang tua pun akan sadar dan mengerti usaha keras dari pemilik sekolah (yayasan). Jika sebagai sebuah sekolah melewatkan untuk melakukan proses transparansi maka sekolah melewatkan kesempatan emas untuk mengikut sertakan partisipasi orang tua siswa sebagai perwakilan masyarakat.

Lain cerita jika sekolah memang dijadikan ‘ladang mata pencaharian’ bagi pemilik sekolah. Maka yang terjadi setiap ajakan untuk lakukan transparansi dan akuntabilitas akan dipandang sinis dengan penuh rasa curiga, atau didepan kelihatan setuju dan dibelakang pemilik sekolah akan berusaha menyetir keinginan orang tua siswa agar tidak mengganggu apa yang selama ini sudah digariskan oleh pihak sekolah.
Tulisan ini adalah refleksi yang dihasilkan dari Konferensi nasional pendidik 2017 Sampoerna University

Iklan

Penulis: agusampurno

Mitra menuju sekolah efektif dan guru profesional

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s